site url situswanita.com. Penayangan rekaman video yang menampilkan capaian beragam program pemerintahan Prabowo Subianto di bioskop-bioskop Tanah Air kini menjadi sorotan tajam warganet. Banyak pihak menilai, sajian rekaman tersebut kurang etis dan tidak semestinya diputar di tengah situasi publik saat ini.
Reaksi kekecewaan publik terhadap penayangan video Prabowo di bioskop ini bahkan memicu seruan aksi protes. Pengendali akun Instagram @mont****, misalnya, mengajak penonton untuk datang ke bioskop 15 menit setelah jadwal penayangan film utama. Tujuannya jelas, untuk menghindari cuplikan video pemerintah yang diputar sebelum film utama dimulai, sebuah bentuk penolakan atas apa yang mereka anggap sebagai propaganda pemerintah.
Menurut Asep Suryana, seorang Dosen Ilmu Sosiologi dari Universitas Negeri Jakarta, keengganan dan protes yang dilayangkan warganet terhadap tayangan ini adalah hal yang sangat wajar. Ia menggarisbawahi adanya intervensi di ruang yang seharusnya menjadi hiburan murni bagi publik. “Ada ruang yang seharusnya menjadi hiburan publik tapi justru diintervensi dengan propaganda pemerintah,” ujar Asep saat dihubungi pada Ahad, 14 September 2025.
Asep menjelaskan bahwa upaya pemerintah menyisipkan propaganda ke ruang publik seperti bioskop bukanlah fenomena baru di Indonesia. Ia menunjuk contoh serupa pada tahun 2018, ketika mantan Presiden Joko Widodo juga pernah menayangkan iklan capaian pemerintahan menjelang diputarnya film utama. Namun, Asep menambahkan, “Ini jadi berbeda karena Prabowo tak memiliki cara pencitraan yang lebih kuat dari yang dilakukan Jokowi. Sehingga wajar memperoleh protes keras.”
Menyikapi gelombang kritik, Asep menyarankan agar pemerintah tidak serta merta melakukan propaganda di ruang publik. Ia menekankan bahwa capaian program pemerintahan memiliki saluran tersendiri untuk disampaikan, sehingga tidak perlu menyisipkannya di bioskop. Asep bahkan menyarankan, “Prabowo harus meninjau ulang propaganda ini karena akan berhubungan dengan citranya ke depan. Atau jika perlu, penayangan video ini dihentikan untuk memutus mata rantai sorotan publik.”
Tayangan video Prabowo Subianto yang diputar menjelang film utama ini memang ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial, termasuk X. Video tersebut menampilkan berbagai klaim dan capaian Prabowo atas sejumlah program pemerintahan yang telah berjalan. Dalam rekaman itu, Kepala Negara menyatakan komitmennya untuk menghapuskan kemiskinan di Indonesia, serta mengklaim keberhasilan program makan bergizi gratis (MBG) yang telah ia jalankan sejak awal tahun ini.
Video tersebut juga menyajikan data konkret terkait capaian program. Di antaranya, program MBG disebut telah menjangkau 20 juta penerima manfaat, pembukaan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih, serta pengoperasian 5.800 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di seluruh Indonesia. Lebih lanjut, rekaman itu mengklaim produksi total beras nasional mencapai 21.760.000 ton hingga Agustus 2025, keberhasilan cetak sawah seluas 225 ribu hektare, dan ekspor jagung sebanyak 1.200 ton pada awal tahun.
Menanggapi kontroversi ini, Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru bicara Presiden, Prasetyo Hadi, mengatakan bahwa penggunaan media publik sebagai alat penyampai pesan bukanlah hal yang dianggap rumit. “Sepanjang tidak melanggar aturan dan tak mengganggu kenyamanan, keindahan, itu hal yang lumrah,” kata Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 14 September 2025.
Namun, desakan agar pemerintah menghentikan penayangan video ini juga datang dari Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid. Dihubungi secara terpisah, Usman mendesak agar pemerintah tidak meneruskan tayangan tersebut di ruang publik. Ia menyarankan, “Daripada memaksakan, lebih baik pemerintah mengevaluasi program secara jujur dan mendengar suara publik untuk membenahi apa yang salah selama ini.” Polemik ini menambah daftar panjang diskusi mengenai transparansi dan citra pemerintah di mata masyarakat.