Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Lalu Hadrian Irfani, menegaskan komitmen lembaganya untuk meninjau langsung proses distribusi Interactive Flat Panel (IFP) atau papan digital interaktif ke berbagai sekolah di Indonesia. Peninjauan ini krusial untuk memastikan kelancaran dan efektivitas program digitalisasi pembelajaran yang digagas pemerintah.
Lalu Hadrian Irfani mengakui bahwa hingga kini, Komisi X belum memiliki gambaran pasti mengenai bentuk fisik IFP yang didistribusikan maupun sejauh mana cakupan penyaluran barang tersebut ke daerah-daerah. Lebih lanjut, politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mengungkapkan bahwa pihaknya belum menerima laporan resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait jumlah pasti IFP yang telah terdistribusi. “Belum tahu. Ke daerah mana saja juga belum tahu,” ujar Lalu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, pada Senin, 15 September 2025.
Meskipun demikian, Lalu menjelaskan bahwa mekanisme distribusi IFP dilakukan berdasarkan persetujuan dari pihak sekolah. “Yang kami tahu Kemendikdasmen memberikan form persetujuan menerima. Kalau sekolah tersebut menerima, ya dikirimkan. Kalau tidak, tentu tidak dikirimkan,” imbuhnya, menjelaskan alur penyerahan bantuan perangkat digitalisasi pendidikan tersebut.
Program khusus digitalisasi pembelajaran ini didukung oleh anggaran sebesar Rp 2 triliun, yang telah disetujui untuk tahun anggaran 2025. Anggaran signifikan ini mencakup seluruh biaya distribusi papan digital interaktif ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. “Setahu kami, digitalisasi pembelajaran itu anggarannya Rp 2 triliun tahun 2025. Itu dalam bentuk instruksi presiden,” terang Lalu, menekankan bahwa inisiatif ini merupakan mandat langsung dari kepala negara.
Lalu juga memaparkan bahwa sebelumnya Kemendikdasmen telah berdiskusi intensif dengan Komisi X sebagai mitra kerja terkait rencana distribusi IFP. Program ini merupakan bagian integral dari visi Presiden untuk menyesuaikan sistem pendidikan nasional dengan kemajuan dan perkembangan teknologi terkini. “Presiden menginginkan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia ini tata cara pembelajarannya atau proses belajar-mengajarnya tidak lagi konvensional, harus mengacu kepada perkembangan teknologi,” jelas Lalu. Ia menambahkan bahwa dana Rp 2 triliun tersebut secara spesifik dialokasikan untuk penyediaan perangkat papan pintar atau smart board (IFP) sebagai motor penggerak transformasi digital di kelas.
Meskipun Lalu Hadrian Irfani tidak memiliki informasi detail mengenai harga per unit IFP maupun aspek teknis lain dari proses distribusi, ia memastikan bahwa Komisi X DPR akan terus mengawal dan mengawasi pelaksanaan serta distribusi program penting ini. Pengawasan ketat akan dilakukan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam upaya modernisasi sistem pembelajaran di Tanah Air.
site url situswanita.com