Kebutuhan Kolaborasi Lintas Sektor dalam Mengatasi Dengue
KOBAR, yang dipimpin oleh Ketua Umumnya Suir Syam, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman demam berdarah. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan bahwa komitmen nyata diperlukan untuk mencapai tujuan Zero Dengue Death 2030. “Bersama, kita menapaki jalan menuju Zero Dengue Death 2030 dengan komitmen yang nyata, bukan sekadar seruan,” ujarnya.
Perbedaan Data dan Tantangan Pengelolaan Informasi
Dalam laporan yang diterbitkan oleh KOBAR, terdapat perbedaan signifikan antara data resmi dari Kementerian Kesehatan dan data dari BPJS Kesehatan. Data Kementerian Kesehatan menyebutkan sekitar 257 ribu kasus dengue pada tahun 2024, sementara data BPJS Kesehatan mencatat sekitar 1 juta kasus rawat inap. Hal ini menunjukkan adanya under-reporting atau pelaporan yang tidak lengkap. Suir berharap agar dalam diskusi yang diadakan dapat ditemukan satu data yang bisa menjadi acuan bersama.
Peran Pemerintah dalam Pencegahan Dengue
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menyatakan bahwa demam berdarah masih menjadi masalah utama di Indonesia. Untuk mengatasinya, ia mengajak seluruh sektor untuk bekerja sama. “Untuk semua sektor berpengaruh (dalam mengatasi dengue). Dari mulai pencegahan dini, informasi masyarakat, hingga adanya jumantik. Semua berpengaruh atasi kematian dengue,” katanya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak lengah saat demam anak hilang. Karena justru itu saat turunnya trombosit. “Paling banyak kasus dengue masuk ICU itu, saat demam hilang,” katanya.
Pengembangan Strategi Nasional Penanggulangan Dengue
Saat ini, Kementerian Kesehatan sedang melakukan pengembangan strategi nasional penanggulangan dengue terbaru sebagai kelanjutan dari STRANAS Penanggulangan Dengue 2021–2025 yang akan segera berakhir di bulan November 2025. Strategi baru ini akan mempertimbangkan perkembangan lapangan, seperti penguatan kapasitas deteksi dini, respons cepat, dan manajemen Kejadian Luar Biasa (KLB), serta pemanfaatan pendekatan inovatif seperti vaksinasi dan teknologi wolbachia.
Beban Finansial yang Besar
Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Lily Kresnowati menyoroti tingginya pembiayaan yang harus ditanggung BPJS untuk tatalaksana dengue. “Angka klaim pembiayaan akibat dengue terus meningkat, dari Rp 1,5 triliun pada 2023 menjadi Rp 2,9 triliun pada 2024,” katanya.
Lily menilai data tersebut menunjukkan bahwa beban dengue terhadap sistem JKN dan keuangan negara sangat besar, dan sebagian besar berasal dari kasus rawat inap yang seharusnya bisa dicegah. “Pencegahan dan edukasi masyarakat jauh lebih efisien daripada biaya kuratif yang terus membengkak. Kita perlu bergeser dari sistem yang reaktif menjadi sistem yang antisipatif – dengan data yang terpadu, kebijakan berbasis bukti, dan kolaborasi lintas sektor yang nyata,” katanya.
Pengalaman Daerah dalam Mengatasi Dengue
Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Jaya Mualimin, membagikan pengalamannya dalam penanggulangan dengue dengan menggunakan metode yang menyeluruh. Menurutnya, pengendalian dengue tidak bisa mengandalkan satu intervensi saja. Di Kalimantan Timur, mereka melihat hasil nyata ketika berbagai upaya dijalankan secara bersamaan, mulai dari penguatan gerakan 3M Plus, peningkatan edukasi masyarakat, hingga penerapan inovasi seperti vaksinasi di wilayah tertentu.
“Kasus rawat inap mulai menurun, dan kesadaran warga untuk menjaga lingkungan serta melakukan pencegahan meningkat,” katanya.
Langkah Konkret untuk Mengatasi Dengue
Beberapa langkah konkret yang bisa diambil adalah kesepakatan lintas sektor terhadap sistem data dengue nasional yang kredibel dan akuntabel, pemetaan tantangan dan kebutuhan pelaporan di tingkat pusat dan daerah. Langkah terakhir adalah rangkaian rekomendasi kebijakan yang dapat diadopsi dalam revisi Strategi Nasional (STRANAS) Pengendalian Dengue 2026–2030.
Pandangan dari Tokoh MPR
Wakil Ketua Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR) Lestari Moerdijat alias Rerie mengatakan sudah saatnya dengue dipandang sebagai isu nasional yang membutuhkan kepemimpinan kuat dan kebijakan lintas sektor. “Dengue bukan lagi sekadar masalah kesehatan masyarakat, tapi cermin kesiapan sistem kita dalam melindungi rakyat. Kita perlu membangun satu data, satu arah, satu komitmen—agar setiap kematian akibat dengue tidak lagi dianggap wajar,” ujar Rerie.
