BALKOT, KOMPAS.com – Nepal diguncang gelombang demonstrasi hebat yang mencapai puncaknya pada Selasa (9/9/2025). Massa yang marah melancarkan serangan terhadap simbol-simbol kekuasaan, termasuk menyerbu dan membakar rumah pribadi Perdana Menteri KP Sharma Oli, serta merusak kediaman Presiden Ram Chandra Poudel. Aksi massa ini menandai eskalasi serius dari gejolak yang telah berlangsung sejak Jumat (5/9/2025).
Awal mula kerusuhan Nepal ini dipicu oleh keputusan pemerintah untuk memblokir 26 platform media sosial populer. Namun, amarah publik telah lama membara akibat tudingan korupsi yang merajalela di kalangan para pejabat. Perpaduan antara pembatasan digital dan ketidakpuasan terhadap praktik korupsi menciptakan ledakan kemarahan yang meluas di tengah masyarakat.
Menurut laporan dari Times of India, rumah pribadi mantan Perdana Menteri Oli di Kota Balkot menjadi sasaran pembakaran. Oli, yang baru saja mengundurkan diri dari jabatannya, dilaporkan berada di rumah dinasnya saat insiden itu terjadi. Para demonstran menuntut pertanggungjawaban Oli atas 22 korban jiwa yang jatuh selama rangkaian demo Nepal, sebuah angka tragis yang terus bertambah hingga berita ini dirilis.
Tidak hanya rumah pribadi Oli, kediaman Presiden Ram Chandra Poudel di Bohoratpur juga menjadi target amuk massa. Presiden yang juga telah mengundurkan diri ini menyaksikan propertinya dirusak, bahkan potret dirinya dilempar ke tangga, seperti yang diberitakan oleh media-media lokal. Selain itu, kantor pusat Kongres Nepal di wilayah Sanepa turut dilalap api, menunjukkan luasnya target kemarahan publik. Rumah mantan Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak di Naikap, Ibu Kota Kathmandu, juga menjadi korban pembakaran. Sementara itu, di Sunakothi, Distrik Lalitpur, rumah Menteri Komunikasi Prithvi Subba Gurung dilempari batu oleh para pengunjuk rasa, yang didominasi oleh anak-anak muda.
Menteri Gurung adalah sosok yang memerintahkan pemblokiran media sosial. Ia beralasan bahwa platform-platform tersebut belum mendaftar ke Kementerian Informasi dan Teknologi, sebuah syarat wajib untuk mencegah identitas palsu, ujaran kebencian, dan kejahatan siber lainnya, menurut Pemerintah Nepal. Namun, bagi kaum muda Nepal, pemblokiran ini lebih dari sekadar kehilangan hiburan digital; mereka melihatnya sebagai penghapusan identitas dan ruang berekspresi. Platform-platform yang dilarang mencakup raksasa digital seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, Snapchat, Pinterest, X, hingga aplikasi buatan Tencent, konglomerat teknologi asal China.
Amarah massa semakin memuncak dengan gaya hidup mewah para pejabat dan anak-anak mereka, yang dikenal sebagai “Nepo Kids”. Mereka kerap memamerkan kemewahan di media sosial, sebuah tindakan yang sangat kontras dengan kondisi sulit yang dialami mayoritas rakyat Nepal. Kontras sosial yang mencolok ini semakin memicu sentimen anti-pemerintah.
Situasi kerusuhan Nepal kian memburuk dan kini telah menyebar ke berbagai kota, tidak hanya terpusat di Kathmandu. Selain rumah pejabat dan gedung pemerintah yang menjadi incaran, Menteri Keuangan Bishnu Paudel bahkan diduga dikeroyok oleh massa. Bentrokan sengit antara polisi dan demonstran semakin memperparah kondisi keamanan dan ketertiban.
Menyikapi eskalasi ini, pada Selasa, mantan Perdana Menteri Oli menyerukan pertemuan dengan semua partai politik pada pukul 18.00 waktu setempat. Tujuannya adalah untuk bersama-sama menyerukan ketenangan kepada masyarakat. “Saya sedang berdiskusi dengan partai-partai terkait untuk menilai situasi dan mengambil kesimpulan. Untuk itu, saya mengadakan pertemuan partai pada pukul 18.00 hari ini. Saya sangat memohon saudara-saudara sekalian tetap tenang di situasi sulit ini,” ujarnya, menekankan urgensi untuk meredakan ketegangan. Situasi pelik ini, yang mencerminkan gejolak sosial dan politik di Nepal, menjadi sorotan global dan kerap diulas dalam berbagai diskusi daring, termasuk di situswanita.com.