Belum genap sepekan menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa langsung mencuri perhatian dengan gebrakan signifikan. Ia memindahkan dana kas negara sebesar Rp 200 triliun, yang sebelumnya tersimpan di Bank Indonesia, ke lima bank BUMN pilihan. Langkah berani ini bertujuan untuk melonggarkan likuiditas bank, yang diharapkan akan mampu mendongkrak penyaluran kredit dan memacu pergerakan ekonomi nasional.
Kebijakan strategis ini secara resmi tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 2176 Tahun 2025 tentang Penempatan Uang Negara dalam Rangka Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas untuk Mendukung Pelaksanaan Program Pemerintah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. Alokasi dana sebesar Rp 55 triliun masing-masing diterima oleh PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI). Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) mendapatkan Rp 25 triliun, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) menerima Rp 10 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa dana pemerintah senilai Rp 200 triliun tersebut telah masuk ke sistem perbankan sejak Jumat (12/9). Ia optimis, jika penyaluran kredit belum terpacu, penempatan dana ini setidaknya akan mendorong penurunan tingkat suku bunga di perbankan. “Sekarang saya duga, dirut bank justru pusing mau menyalurkan ke mana? Tapi saya pikir, kalaupun mereka belum bisa menyalurkan, mereka punya uang lebih dan tidak akan perang bunga lagi, suku bunga akan cenderung turun dan dapat berdampak ke pertumbuhan ekonomi,” ujar Purbaya dalam konferensi pers, Senin (15/9).
Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa penurunan suku bunga akan menekan biaya kesempatan penggunaan uang atau opportunity cost of money. “Jadi, yang punya uang tidak ragu untuk membelanjakan dan yang mau pinjam ke bank tidak ragu untuk pinjam,” imbuhnya, menekankan efek domino positif yang diharapkan terhadap aktivitas ekonomi.
Dalam KMK yang diterbitkan pemerintah, penempatan dana akan dilakukan dalam bentuk deposit on call dengan jangka waktu enam bulan. Namun, Purbaya menegaskan bahwa sebenarnya tidak ada jangka waktu penempatan yang mengikat dari dana tersebut. Menurut Purbaya, pemerintah selalu memiliki kelebihan dana lebih dari Rp 200 triliun yang selama ini ditempatkan di Bank Indonesia. “Saya hitung, uang pemerintah yang disimpan di bank sentral biasanya lebih besar dari itu. Jadi kalau Rp 200 triliun saja, itu tidak akan mengganggu kondisi kami. Saya tidak harus menarik dari perbankan dalam keadaan kepepet. Itu jumlah yang cukup sustainable untuk ditempatkan di bank,” jelasnya, menjamin keberlanjutan kebijakan ini.
Mekanisme dan Perbandingan Tingkat Bunga Deposit on Call Pemerintah
Merujuk pada buku Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia yang diunggah OJK, deposit on call adalah jenis deposito berjangka waktu relatif singkat yang dapat ditarik sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya. Nasabah dapat menarik dana kapan saja, namun wajib memberitahukan bank terlebih dahulu. Jangka waktu jenis deposito ini umumnya lebih pendek, berkisar antara 3 hari hingga kurang dari satu bulan, dengan suku bunga yang biasanya lebih tinggi dibandingkan produk simpanan giro biasa.
Dalam penempatan dana kas negara di lima bank ini, pemerintah menetapkan suku bunga sebesar 80,476% dari BI Rate. Mengingat BI Rate saat ini sebesar 5%, maka bunga yang akan diperoleh pemerintah dari penempatan dana ini akan berkisar 4%. Suku bunga ini disebut-sebut selama ini didapatkan pemerintah dari penempatan dana di Bank Indonesia.
Menariknya, kelima bank penerima dana ini dapat menawarkan suku bunga deposito yang lebih rendah kepada pemerintah, yakni hanya sebesar 2%, jika dana kas negara tersebut disalurkan untuk Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih. “Kami sudah ada instruksi ke perbankan, kalau mereka salurkan ke koperasi merah putih, otomatis dana yang kami charge ke mereka lebih rendah. Jadi ke 2% dari sebelumnya 4%,” terang Purbaya, mengindikasikan insentif untuk mendorong penyaluran ke sektor riil yang lebih spesifik.
Sebenarnya, tingkat suku bunga sebesar 4% yang disepakati pemerintah lebih tinggi dibandingkan rata-rata suku bunga deposito yang berlaku umum di empat bank BUMN penerima penempatan dana, seperti yang terlihat pada data berikut:
| No | Bank | Rata-Rata Bunga Deposito |
| 1 | BRI | 2,5%-3% |
| 2 | Mandiri | 2,25%-2,5% |
| 3 | BNI | 2,25%-3% |
| 4 | BTN | 2,35%-3,15% |
Sumber: website masing-masing bank
Di sisi lain, Bank Syariah Indonesia (BSI) menggunakan perhitungan tingkat imbal hasil pada produk depositonya.
Meski demikian, berdasarkan data Statistik Perbankan OJK pada Juni 2025, rata-rata bunga simpanan berjangka atau deposito bank BUMN jauh lebih tinggi dari bunga deposito yang berlaku umum. Tren suku bunga deposito bank BUMN bahkan cenderung naik pada Juni 2025 dibandingkan akhir tahun lalu, meskipun Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 50 bps. Rata-rata bunga deposito bank BUMN tenor 1 bulan naik dari 4,46% pada akhir tahun lalu menjadi 4,85%, tenor 3 bulan naik dari 5,47% menjadi 5,87%, dan tenor 6 bulan naik dari 5,85% menjadi 6,06%. Hanya tenor 12 bulan atau lebih yang turun dari 3,91% menjadi 3,42%. Kenaikan bunga deposito ini biasanya menjadi indikasi ketatnya likuiditas bank.
Benarkah Bank BUMN Membutuhkan Injeksi Dana?
Likuiditas bank-bank BUMN memang sempat mengetat pada akhir tahun lalu. Hal ini tercermin dari angka rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (LDR) yang mencapai 94%, jauh di atas rata-rata perbankan yang kala itu mencatatkan rasio LDR 89,1%. Rasio LDR yang dianggap sehat berada dalam rentang 78% hingga 92%.
Kondisi tersebut tampaknya mendorong bank-bank BUMN untuk lebih gencar menarik dana pada paruh pertama tahun ini, yang terindikasi dari kenaikan rata-rata suku bunga deposito. Simpanan dalam bentuk deposito bertambah Rp 158,3 triliun dalam enam bulan pertama tahun ini, sementara simpanan dalam bentuk giro dan tabungan masing-masing bertambah Rp 145,8 triliun dan Rp 34,4 triliun. Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) pada Juni 2025 pun menunjukkan kinerja yang jauh lebih baik, tumbuh 10,6% mencapai Rp 4.228,3 triliun, dibandingkan pertumbuhan hanya 3,07% pada Desember 2024.
Namun, di sisi lain, penyaluran kredit keempat bank BUMN justru melambat, hanya tumbuh 7,3% menjadi Rp 3.714,3 triliun per Juni 2025, jauh di bawah pertumbuhan 12% pada akhir tahun lalu. Perlambatan penyaluran kredit ini sejalan dengan meningkatnya risiko kredit bermasalah pada bank-bank BUMN, yang terefleksi dari langkah bank-bank BUMN meningkatkan biaya pencadangan. BRI, misalnya, mencatatkan biaya pencadangan atau impairment pada semester I 2025 naik 25,8% menjadi Rp 23,27 triliun. Kondisi serupa juga terjadi pada BNI, yang meningkatkan biaya pencadangan dari Rp 3,38 triliun menjadi Rp 3,7 triliun.
Kombinasi pertumbuhan DPK yang lebih baik dan kredit yang lesu membuat rasio LDR bank BUMN pada Juni 2025 jauh lebih longgar dibandingkan akhir tahun lalu. Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia posisi Juni 2025, rata-rata rasio LDR bank BUMN perlahan turun hingga hanya mencapai 87,8%, tidak berbeda jauh dibandingkan rata-rata industri sebesar 86,85%.
Dampak dan Prospek Saham Bank BUMN
Harga saham bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) ditutup lesu pada perdagangan Senin (15/9). Harga saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) turun 0,96% atau 40 poin ke level 4.140, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) turun 2,43% atau 110 poin ke level 4.410. Kemudian, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) turun 1,42% atau 20 poin ke level 1.390, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) turun 0,37% atau 10 poin ke level 2.680. Ironisnya, di tengah pelemahan tersebut, harga saham PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) justru naik tipis 0,22% atau 10 poin ke level 4.530.
Meskipun demikian, Senior Technical Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta Utama, menilai bahwa koreksi harga saham perbankan ini justru menciptakan peluang bagi investor untuk melakukan akumulasi (accumulative buy). “Sejatinya saham-saham perbankan, terutama empat bank besar sedang berada dalam fase akumulasi. Jadi, arah pasar ke depan masih dalam tren naik (uptrend),” kata Nafan saat dihubungi Katadata.co.id, Senin (15/9).
Nafan menerangkan, penempatan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun ke lima bank Himbara akan memperkuat likuiditas perbankan. Menteri Keuangan juga telah memastikan bahwa bank-bank BUMN akan mendapatkan margin atau keuntungan yang cukup, termasuk jika menyalurkan dana dari penempatan dana pemerintah ke Koperasi Desa Merah Putih. Bank BUMN hanya perlu memberikan suku bunga sebesar 2% atas penempatan dana pemerintah yang disalurkan ke Kopdes, dibandingkan sebelumnya 4%. Nafan juga memperkirakan bahwa penyaluran dana yang dilakukan bank-bank BUMN dari penempatan pemerintah akan bersifat selektif. Tujuan utama pemerintah adalah memastikan dana benar-benar tersalurkan ke sektor produktif yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. “Kalau penyaluran dana diarahkan ke sektor-sektor produktif, menurut saya itu akan memberikan benefit,” ujar Nafan.
Pandangan serupa datang dari Head of Research Korea Investment and Sekuritas Indonesia, Muhammad Wafi, yang menilai bahwa suntikan dana ke bank Himbara akan berdampak positif pada sistem keuangan secara keseluruhan. “Dengan penempatan dana jumbo oleh Kemenkeu, bank punya ruang lebih luas untuk ekspansi kredit tanpa terlalu tertekan cost of fund,” kata Wafi. Menurutnya, penyaluran dana ini dapat mempercepat aliran kredit ke sektor-sektor prioritas, termasuk industri, konstruksi, pertanian, hingga Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Tak hanya itu, aliran kredit yang lebih deras ini akan membantu mendorong pemulihan ekonomi riil dan berimbas positif pada kinerja sektor riil di BEI. Dengan likuiditas yang lebih longgar, bank cenderung akan menawarkan suku bunga kredit yang lebih kompetitif. Ini bisa menjadi alternatif menarik dibandingkan penerbitan obligasi di tengah kondisi yield Surat Berharga Negara (SBN) yang masih tinggi. Ia melanjutkan, bagi emiten yang membutuhkan belanja modal besar, misalnya infrastruktur, properti, dan manufaktur, opsi pinjaman bank akan semakin dilirik, apalagi bila tersedia skema kredit sindikasi atau kredit berbunga rendah untuk proyek strategis. “Bank Himbara akan jadi prime beneficiary dengan tambahan likuiditas besar dan potensi NIM stabil,” pungkasnya.
Membaca Risiko: Kredit Macet dan Potensi Dana Kembali ke BI
Di balik optimisme, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengingatkan adanya risiko yang perlu diwaspadai dari penempatan dana pemerintah yang dipindahkan dari Bank Indonesia ke perbankan, yakni potensi meningkatnya kredit macet. “Jika bank didorong menyalurkan kredit tanpa basis permintaan dan analisis risiko yang sehat, potensi non-performing loan (NPL) akan meningkat,” kata Yusuf. Oleh karena itu, ia menilai pemerintah sebaiknya memberikan panduan sektoral yang jelas, terutama untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor yang relatif aman dan memiliki efek pengganda tinggi. “Namun, aturan ini tidak boleh berubah menjadi intervensi yang mengabaikan prinsip kehati-hatian. Bank tetap harus memiliki otonomi dalam credit scoring dan manajemen risiko,” ujarnya.
Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, juga mengingatkan bahwa perbankan saat ini sudah berada dalam kondisi kelebihan likuiditas. Menurutnya, kredit stagnan karena kondisi ekonomi yang belum kondusif, sehingga pengusaha enggan melakukan ekspansi. “Potensi besar dana itu justru akan kembali masuk ke Bank Indonesia melalui Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) atau dibelikan Surat Berharga Negara (SBN), meski dilarang. Hal ini bisa dilakukan secara tidak langsung,” kata Wijayanto. Ia menjelaskan bahwa bank bisa saja memanfaatkan dana alokasi pemerintah untuk refinancing kredit yang sudah ada. Selanjutnya, dana hasil refinancing tersebut dibelikan SBN atau SRBI oleh bank. “Hal ini sulit dideteksi, kecuali jika bank dilarang total membeli SRBI dan SBN. Namun, jika pelarangan diterapkan, kondisi fiskal dan moneter bisa terganggu, dan kinerja bank penerima likuiditas Rp200 triliun justru akan memburuk,” pungkasnya, menyoroti dilema kompleks dari kebijakan ini. Untuk informasi lebih lanjut mengenai tren dan analisis ekonomi terkini, kunjungi situswanita.com.
